Djoko Suyanto , who only last week made clear that Dewi Fortuna had not the authority to speak on the matter of boat people, has since revealed that it is he who is directing Marty Natalagewa and the Ministry of Foreign Affairs in their handling of the spying issue.
In doing so, however , Djoko may have faltered in his directive to the Ministry
requesting that it consider reducing the number of Indonesian intelligence officers
at its Canberra post. Given the extent to which the Indonesians rely on HUMINT, it is
difficult to understand how Djoko's strategy would advantage Indonesia.
Menko Polhukam: isu penyadapan akan ganggu hubungan Indonesia-Australia
Senin, 18 November 2013 19:24 WIB | 6263 Views
Pewarta: Syaiful Hakim
Menkopolhukam Djoko Suyanto (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
Berita Terkait
Video Terkait
Djoko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, mengaku isu penyadapan kepada para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Menko Polhukam, mengatakan telah melakukan langkah koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait berita penyadapan para pejabat Pemeritah Indonesia oleh Australia di media Australia.
Langkah-langkah yang dilakukan, kata Djoko, pertama bahwa pihak Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop untuk menyampaikan bahwa isu tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia.
Kedua, lanjut Djoko, meminta Australia untuk menyampaikan official and public explanationmengenai komitmen untuk tidak melakukan penyadapan.
Ketiga, Kemlu akan memanggil Dubes RI di Canberra ke Jakarta untuk "konsultasi" dan mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.
"Kemlu juga akan mereview seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," tegas Menko Polhukam.
Seperti diberitakan media, intelijen negeri Kangguru mencoba menguping pembicaraan telepon yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri senior.
Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Edward Snowden dan diterima media penyiaran Australia Broadcasting Corporation serta harian The Guardian itu menyebutkan Presiden dan sembilan orang terdekatnya sebagai target pengintipan.
Pengungkapan tersebut muncul saat hubungan bilateral dua negara tengah meruncing terkait tudingan mata-mata sebelumnya dan isu mengenai penanganan manusia perahu yang melewati Indonesia menuju Australia.
Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signal Directorate, melacak aktivitas telepon seluler Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009 saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjabat sebagai perdana menteri.
Dalam daftar target pengintipan tersebut juga terdapat nama Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia, mantan wapres Yusuf Kalla, jurubicara bidang luar negeri, menteri bidang keamanan serta menteri komunikasi dan informasi.
ABC mengatakan salah satu dokumen itu berjudul "3G impact and update" yang memetakan upaya intelijen Australia untuk mengimbangi pertumbuhan teknologi 3G di Indonesia dan seluruh kawasan Asia Tenggara.
Terdapat sejumlah pilihan pemintasan dan direkomendasikan untuk memilih salah satu diantaranya untuk diaplikasikan kepada target --dalam hal ini pemimpin Indonesia, demikian dilaporkan ABC.
Pengungkapan terakhir dokumen Snowden tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah adanya laporan yang mengklaim bahwa pos-pos diplomatik Australia di luar negeri, termasuk Jakarta, terlibat dalam jaringan luas pengintaian yang dipimpin AS, yang memantik reaksi kemarahan dari Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.
Laporan ini kemudian disusul dengan laporan lain dari the Guardian awal bulan ini bahwa Australia dan Amerika Serikat menjalankan operasi pengintaian bersama terhadap Indonesia saat digelarnya pertemuan iklim PBB di Bali pada 2007.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © 2013
No comments:
Post a Comment